Progres Penanganan Kasus Dugaan Mark Up Baju Linmas Dinantikan Publik

Ketua AWAM Babel Minta Kejati Babel Transparan Terkait Mark Up Pengadaan Baju Linmas Kab.Bangka Tahun 2023

Gambar ketua awam babel meiyrest kurniawan bersama ketua lmp mada babel fery irawan

WARTA-ONE.COM,BANGKA BELITUNGKetua Aliansi Wartawan Muda(AWAM)Babel terus mendesak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung(Kejati Babel) agar berani transparan dalam menangani terkait markup proyek pengadaan baju linmas kab.bangka tahun 2023 dan memberikan keterangan atau data palsu/ fiktif di e-catalog.Kamis(07/03/2024)

Desakkan yang kami lakukan ini,dengan tidak adanya proses atau tindakkan yang di ambil terhadap Kasat Pol PP Kab.Bangka Toni Marza dalam penanganan Kasus Dugaan Tipikor Mark Up Pengadaan Seragam linmas kab.bangka tahun 2023 dan memberikan keterangan atau data palsu/fiktif di e- catalog.

Ketua AWAM Babel Meiyrest Kurniawan,meminta pihak Kejati Babel mampu Kooperatif dan saling bekerja sama dalam mengungkap Kasus Dugaan Mark Up Pengadaan Baju linmas kab.bangka tahun 2023 dan memberikan keterangan atau data palsu/fiktif di e-catalog yang telah merugikan uang negara.

“Tidak usahlah lagi bermunculan berbagai macam alibi, misalnya Kejati Babel mengatakan menunggu data dari Kejari Bangka begitupun sebaliknya. Alangkah baik kita (AWAM Babel bersama Kejati Babel, Red) saling bekerja sama mengungkap Kasus Dugaan Tipikor di daerah Bangka ini” harap Meiyrest Kurniawan

Lanjut Ketua AWAM Babel, dirinya  mewakili AWAM Babel berharap juga agar secepatnya ada Kepastian Hukum terkait proyek Pengadaan Baju  linmas kab.bangka tahun 2023 dan memberi keterangan atau data palsu/fiktif di e-catalog.

“Sebagaimana secara Normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logistik sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan konflik jika ada Multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan pertanyaan konflik jika ada Multitafsir. dalam norma yang ada di masyarakat secara Normatif” papar Meiyrest.

Kata Meiyrest, Kepastian Hukum itu mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang mengetahui apa perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan pengertian yang kedua adalah keamanan hukum bagi seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seseorang.

“Kepastian Hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum dan Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan,Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu penerapan hukum siapa pun terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu yang melakukannya,Melalui kepastian hukum setiap orang mampu mencerminkan apa yang akan ia alami jika ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu” urai meiyrest.

Dan Kepastian Hukum menegaskan, diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastianbmemiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. 

Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal, Melalui Kepastian Hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku” tutur Ketua AWAM Babel.

Sejalan dengan tujuan tersebut, tegas Ketua Aliansi Wartawan Muda(AWAM)Babel , bahwa dalam Teori Kepastian Hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri.

“Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah peraturan-undangan, Dan Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. Sementara fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, Serta Hukum yang positif tidak dapat dengan mudah diubah” ucap Meiyrest k.

Ia melanjutkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khusus lagi merupakan produk dari undang-undang. Dan  Hukum tegasnya merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada di dalam dan harus selalu ditaati meskipun lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

“Secara hakiki, hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman untuk melakukan, serta adil adalah pedoman untuk melakukan yang harus mendukung antara suatu tatanan dan dinilai wajar, Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya” imbuh Meiyrest.

Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi panitia lelang. Diantaranya, mengumumkan pengadaan barang/jasa di media cetak, maupun membuat harga perkiraan sementara (HPS).

Pengadaan baju Hansip merupakan kepentingan pengamanan Pemilu 14 Februari 2024, dugaan korupsi dalam bentuk mark-up harga proyek Pengadaan Seragam Linmas di Kabupaten Bangka sebesar Rp.1.531.530.000 anggaran dari APBD Bangka tahun 2023 yang diperkirakan tidak ditindak lanjuti secara serius oleh pihak Kejati Babel bersama Kejari Bangka.

Sekedar diketahui anggaran dana APBD Bangka tahun 2023 sebesar Rp. 1.531.530.000 tersebut diperuntukkan untuk pengadaan 1822 set baju lengkap Linmas Kab.Bangka tahun 2023.

Ringkasnya jika per set pakaian lengkap linmas tersebut Rp.450 ribu sudah termasuk pajak dikalikan dengan 1822 set maka didapat harga Rp. 819.900.000,00 , jumlah pagu Rp. 1,531.530.000 dikurang Rp.819.900.000 maka ada selisih Rp.711.630.000 dalam pengadaan pakaian linmas tersebut.

Dalam detail produk yang ditampilkan penyedia jenis bahan American Drill dengan uraian lengkapnya adalah :
Ukuran Pakaian SIZE Ready : ML-XL-XXL Jenis Bahan Bahan Kain : American Drill Warna/Corak/Motif standar Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Setelan Seragam LINMAS Bahan Kain : American Drill SIZE Ready : ML-XL-XXL Kemeja Celana Topi BAHAN Sepatu : Kulit Sapi Motif Jeruk SIZE Ready : 39-40-41-42-43-44-45 Bahan Kopel: Tali Nylon Gesper Kuningan Komponen Harga ada Keterangan Lainnya pengaturan seragam LINMAS Bahan Kain : American Drill SIZE Ready : ML-XL-XXL Kemeja Celana Topi BAHAN Sepatu : Kulit Sapi Motif Jeruk SIZE Ready : 39-40-41-42-43-44-45 Bahan Kopel: Tali Nylon Gesper Kuningan dengan harga lengkap plus pajak Rp.450 ribu nego.

Kasus ini terungkap berawal dari adanya temuan di salah satu kelurahan wilayah Kecamatan Sungailiat, Bangka salah seorang anggota Linmas kelurahan setempat sempat bingung dan protes karena seragam baru Linmas warna hijau yang diberikan itu tidak cocok dengan ukuran tubuh anggota Linmas tersebut.

“Ukuran seragam yang diberikan itu tak pas atau kekecilan sehingga seragam tersebut tak bisa digunakan oleh anggota Linmas di kelurahan kita ini,” ungkap nara sumber kepada redaksi dari awam babel

Saat disinggung perihal bagaimana proses pembuatan seragam Linmas tersebut sehingga tak cocok dalam hal ukuran, akan tetapi menurut sumber ini justru pola pemesanan seragam itu hanya mengirimkan data ukuran pada umumnya yakni, S, M, L, XL, XX dan XXX ke pihak Satpol PP Bangka , informasi tersebut jika dipadukan dengan detail produk e-catalog lokal dengan penyedia PT. BARIS FIKRI MULIA INDUSTRI maka ada kesesuaian dalam ukuran.

Toni pun tak menampik jika pengadaan proyek baju anggota Linmas di Kabupaten Bangka TA 2023 sempat terjadi komplain dari sejumlah anggota Linmas karena persoalan ukuran yang dipesan tak cocok. Namun hal itu menurutnya karena ukuran tubuh sejumlah anggota Linmas tersebut dinilainya terlalu besar sehingga standar ukuran XX pun tidak cocok.

“Iya betul memang ada permasalahan soal ukuran seragam Linmas yang kami bagikan itu. Namun solusinya kami menambahkan bahan saja,” kata Toni

“Perhitungannya disesuaikan dengan jumlah TPS di Kabupaten Bangka totalnya ada sekitar 900 lebih dan masing-masing TPS disiagakan 2 orang anggota Linmas jadi sekitar 1.800 lebih total anggota Linmas,” kata Toni 

Namun Toni malah tak menampik jika warna seragam baru untuk anggota Linmas di Kabupaten Bangka tak sesuai ketentuan dari Permendagri dengan alasan antara pertimbangan lain mengejar waktu karena perkiraan anggaran senilai Rp 1,5 M itu akan dicoret atau tak dapat digunakan lagi jika tidak dilaksanakan pada tahun anggaran itu (TA 2023).

“Kalau dak dikerjakan kelak anggaran itu bisa kena coret. Sementara Permendagri itu keluar bulan September 2023 jadi kondisinya waktunya cukup mepet hampir di akhir tahun,” dalih Toni.

Alasan Toni tersebut tentunya membuat geli telinga yang mendengarnya, karena pengadaan pakaian linmas tersebut untuk keperntingan pemilu secara nasional yakni pilpres 2024, tentunya sangat kecil kemungkinannya tidak terealisasi karena pemilihan penyedia ÿang dipilih Toni dimulai sejak bulan april 2023.

Mencoba melakukan pendalaman data, redaksi berupaya menghubungi nomor telepon 0813773780** yang tercantum dalam laman penyedia pakaian dinas lengkap linmas dengan pilihan kabupaten bangka, Yadi saat ditanya perihal pengadaan baju linmas tersebut dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dan belum pernah melakukan pengiriman ke bangka belitung , begitupun nomor telpon representatif yang tertera di halaman penyedia, kedua nomor telpon yang dihubungi redaksipun mengaku belum pernah sama sekali mengirim pesanan dari kabupaten Bangka.

Toni Marza, Kepala satpol PP Kabupaten Bangka saat dikonfirmasi melalui aplikasi whatssapnya hingga berita ini dipublish memilih bungkam dari pada memberikan jawaban kepada tim media AWAM Babel, dengan sikap bungkamnya sebagai seorang kepala satuan polisi pamong praja kabupaten Bangka masyarakat akhirnya menjelaskan ada satu hal yang dirahasiakan oleh Toni Marza terkait menyediakan pakaian Linmas tersebut sehingga ia menutup diri saat media terjaga. ( PJl )

Exit mobile version