Pangkalpinang — WARTAONE.COM Program Kartu Pangkalpinang Sejahtera (KPS) yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu unggulan Pemerintah Kota Pangkalpinang di era Wali Kota Maulan Aklil (Molen) nyatanya hanya sebatas wacana.
Sejak periode awal kepemimpinan pada tahun 2018, KPS diklaim akan menjadi solusi terpadu untuk membantu warga kurang mampu, meliputi subsidi pendidikan, layanan kesehatan gratis, dan bantuan kebutuhan pokok. Namun, hingga masa jabatan Molen-Sofyan berakhir pada 2023, program tersebut tidak pernah terwujud.
Padahal, masyarakat sejak awal sudah menaruh harapan besar terhadap realisasi program ini. Dalam berbagai kesempatan pertemuan warga, Wali Kota Molen sempat menyampaikan bahwa program tersebut akan direalisasikan secara bertahap.
“Sabar, kita akan bertahap menjalankan program-program yang sudah kami informasikan kepada masyarakat,” ujar Molen saat menghadiri pertemuan resmi bersama warga di tahun pertama masa jabatannya.
Namun, kenyataannya hingga akhir masa jabatan, tidak ada satupun kartu yang dibagikan. Tidak terlihat pula adanya sistem pendataan penerima manfaat, mekanisme distribusi, atau pengadaan kartu secara nyata. Ketiadaan ini memunculkan kekecewaan masyarakat yang merasa janji itu hanya menjadi alat kampanye politik semata.
“Kami sempat menunggu, tapi sampai Molen selesai menjabat, tidak ada apa-apa. Ini sudah jelas bukan lagi molor, tapi memang tidak pernah dikerjakan,” ungkap Lysa, warga Kecamatan Rangkui.
Warga kini berharap agar pemimpin Kota Pangkalpinang ke depan tidak hanya menjanjikan program, tetapi juga memiliki perencanaan yang matang, komitmen yang tinggi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.
