“Konfirmasi adalah penegasan, pengesahan, atau pembenaran.Tindakan mengonfirmasi berarti menyatakan sesuatu dengan tegas atau menegaskan suatu hal atau isu yang berkembang pada saat itu dan Tujuan dari konfirmasi itu adalah untuk memberikan penegasan atau pernyataan yang kuat terhadap suatu hal atau isu yang berkembang pada saat itu”,ungkap Meyrest Kurniawan
” Sekelas Kapolres semestinya paham tentang Hak konstitusi UUD 1945 Pasal 28f menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,”Lanjut Ketua Awam Babel
“Seharusnya sudah kewajiban menjelaskan apa yang jadi pertanyaan atau konfirmasi dari awak media itu baru berjalannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.Di Indonesia, kebebasan pers sudah tertulis di Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tercantum di Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28, bahwa kebebasan itu adalah hak segala bangsa, hak setiap orang masyarakat”,tegas Meiyrest Kurniawan
Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Juncto Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Dikaitkan Dengan Tindakan Represif Aparat Polri Pada Saat Peliputan Demonstrasi.
konsep negara hukum adalah hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara.
Sedangkan dalam pemahaman kebencian rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang ditentukan dalam peraturan-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.
