Pangkalpinang —- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terhadap Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono. Keduanya diminta memenuhi panggilan KPK.
“KPK mengagendakan kegiatan klarifikasi LHKPN terhadap tiga orang penyelenggara negara dari tiga pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Pangkalpinang, Wakil Gubernur Lampung dan Sekretaris Daerah Prov Jawa Timur,” kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati dilansir metronews.
“Klarifikasi akan dilakukan di Gedung KPK pukul 09.00 WIB,” ucap Ipi.
Maulan Aklil Penuhi Panggilan KPK RI
Sementara itu, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil tiba di Gedung Merah Putih KPK RI pada pukul 08.30 wib.
Saat turun dari mobil memasuki Gedung KPK RI, Bang Molen terlihat membawa tas ransel namun menolak berkomentar saat ditanya soal pemeriksaan klarifikasi dirinya. “Entar ya, entar,” sebut Molen sambil memasuki lobi Gedung.
Sebelumnya, Maulan Aklil sendiri pernah dilaporkan oleh mantan anak buahnya Kadis PUPR Pemkot Pangkalpinang, Suparlan Dulaspar pada bulan Maret 2022 yang lalu. Pelaporan ini teregister di KPK RI dengan nomor surat B/1662/GTF.02.01/13/03/2022 atas nama Suparlan Dulaspar, pihak terlapor dugaan gratifikasi adalah Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil.
Sumber resmi redaksi mengatakan, Pelaporan tersebut didasari oleh ditolaknya pemberian uang oleh orang suruhan Walikota Pangkalpinang ke Suparlan Dulaspar sebesar 50 juta rupiah.
Pasca pelaporan tadi, kasus dugaan flexing malah dilakukan oleh istri Walikota Pangkalpinang, Monica Haprinda di media sosial.
Sedikitnya ada lima tas Monica yang masuk kategori high class branded fashion. Pertama Tas Hermes Kelly senilai 350 juta. Kedua, Channel 19 Handbag Beige 94,5 juta. Ketiga, Channel Large Classic Handbag seharga 186 juta. Keempat, Gucci X Balenciaga setara dengan 95,8 juta ditambah ongkir yang biasanya ada di angka 100an juta. Kelima, tas Dior Book Multicolor Pixel seharga 51 juta.
KPK diketahui tengah menggencarkan penyelidikan terhadap LHKPN para pejabat. Jubir KPK Ali Fikri menyebut, langkah tersebut merupakan strategi baru memberantas korupsi.
“Ini strategi baru yang KPK lakukan. Dari pemeriksaan LHKPN kemudian dilimpahkan pada proses penindakan,” ucap Ali Fikri.
Pemeriksaan LHKPN juga disebut sebagai penyinkronan aset dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pejabat. Aset maupun uang panas yang tidak dilaporkan itu pasti terdeteksi jika sudah didalami. (***)
Editor : LH
